KabarJagad.Com Kumpulan Berita dan Informasi Terbaru dari berbagai sumber yang terpercaya
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 mendapat perhatian dari media internasional. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo menginstruksikan penghematan dalam belanja APBN dan APBD sebesar Rp 306,7 triliun.
Efisiensi ini mencakup pemangkasan belanja operasional dan non-operasional, tetapi tidak memengaruhi belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). Beberapa kementerian dan lembaga melakukan pemotongan anggaran dalam jumlah besar, seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurangi anggaran hingga Rp 81,38 triliun, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memangkas Rp 22,54 triliun. Langkah ini diambil untuk mendanai program prioritas, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Media Asing Menyoroti Kebijakan Efisiensi Prabowo
Kebijakan efisiensi anggaran Prabowo menjadi sorotan berbagai media asing. Reuters, dalam artikelnya berjudul “Indonesian Minister Turns Off the Lights in Government Quest to Cut $19 Billion”, yang diterbitkan pada Jumat (7/2/2025), menyoroti langkah penghematan yang dilakukan kementerian dan lembaga, termasuk pembatasan penggunaan AC di kantor pemerintahan.
Reuters juga menyoroti bahwa kebijakan efisiensi ini menjadi solusi alternatif setelah pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan pajak demi menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Presiden Prabowo membutuhkan dana hingga Rp 100 triliun untuk memperluas program MBG, yang dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa pakar meragukan efektivitas kebijakan ini.
Sementara itu, The Edge Malaysia dalam artikelnya yang berjudul “Prabowo Slams ‘Little Kings’ as Indonesian Budget Pushback Grows”, yang terbit pada Selasa (11/2/2025), menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa ada pihak-pihak dalam birokrasi yang menolak kebijakan ini karena merasa terganggu kepentingannya.
Menurut The Edge Malaysia, Prabowo berkomitmen untuk memenuhi janji kampanyenya dalam mendanai program kesejahteraan sosial, meskipun mendapat perlawanan dari para “raja kecil” di birokrasi yang merasa nyaman dengan anggaran yang selama ini mereka manfaatkan.
Namun, kritik terhadap kebijakan ini juga mencuat. Beberapa analis khawatir bahwa pemangkasan anggaran yang besar justru dapat menghambat kinerja sektor publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.
