Di hari pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot Siti Faizah dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMAN 6 Depok. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa sekolah tersebut mengadakan study tour ke luar provinsi, meskipun telah ada larangan resmi dalam surat edaran gubernur.
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Jakarta setelah pelantikannya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Biaya Study Tour yang Membebani Siswa
Selain melanggar aturan, study tour yang diadakan sekolah tersebut juga memberatkan siswa dengan biaya berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta per orang. Menurut Dedi, kegiatan ini seharusnya bisa dilakukan di dalam Provinsi Jawa Barat atau di Kota Depok sendiri, tanpa harus bepergian jauh dan mengeluarkan biaya besar.
Sebagai contoh, ia menyoroti permasalahan sampah di Depok yang bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi siswa jurusan IPA atau Biologi dengan metode pengolahan sampah berbasis bakteri pengurai.
Langkah Reformasi Pendidikan di Jabar
Selain study tour, Dedi juga berkomitmen untuk memberantas pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Ia telah menginstruksikan inspektorat untuk menyelidiki sekolah-sekolah yang menarik biaya di luar ketentuan.
“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” kata Dedi.
Menurutnya, perjalanan sekolah ke Yogyakarta, Bali, atau daerah lain yang jauh lebih menyerupai piknik dibandingkan kegiatan akademik. Jika ingin berlibur, Dedi menilai sebaiknya dilakukan secara pribadi oleh keluarga masing-masing, bukan dijadikan program resmi sekolah.
Usulan Larangan Study Tour di Jabar
Sebagai langkah lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengusulkan pelarangan study tour di sekolah-sekolah Jawa Barat. Usulan ini mendapatkan dukungan dari DPRD Jabar.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, menilai bahwa kebijakan ini layak dipertimbangkan karena study tour sering kali justru memberatkan siswa dan orang tua.
“Jadi kan karena sistemnya mengayomi, ketika ada faktor-faktor yang memberatkan, itu harus dikikis, dihilangkan,” kata Zaini.
Ia juga mengakui bahwa study tour memang memberikan pengalaman bagi siswa, tetapi risikonya harus dipertimbangkan. Jika kebijakan larangan ini diterapkan, maka hal ini bisa menjadi terobosan baru dalam dunia pendidikan di Jawa Barat.